Beranda > Peristiwa > Analisa Perilaku AS dan Diktator Tunjukkan Gedung Putih

Analisa Perilaku AS dan Diktator Tunjukkan Gedung Putih

Hari-hari ini sikap para pejabat Amerika dalam menghadapi kebangkitan rakyat Mesir dan Tunisia mengingatkan perilaku mereka terhadap Revolusi Islam rakyat Iran pada tahun 1979. Tepat 32 tahun yang lalu hari-hari ini para pejabat AS kelabakan mengikuti perkembangan Iran. Pada saat-saat itu, langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah pertama menyelamatkan Shah Pahlevi dan menyerahkan pemerintahan kepada tokoh boneka mereka.

Hari-hari ini, situasi Tunisia dan Mesir sama seperti Iran. Pasca dukungan mutlak Amerika atas para penguasa diktator dan korup, tiba-tiba mengumumkan bahwa pemerintah harus melakukan reformasi dan perubahan. Lebih menarik lagi, segala bentuk reformasi yang diusulkan tidak memuaskan rakyat dan pada akhirnya mereka terpaksa memikirkan opsi yang diinginkan, bahkan para jenderal ditugaskan untuk melakukan kudeta. Sekalipun dalam Revolusi Islam para pejabat Amerika lebih terkesan berhati-hati, namun secara umum perilaku mereka tidak berbeda.

Noam Chomsky, kritikus Amerika mengatakan, “Ketika Amerika melihat para diktator yang dekat dengan AS bakal lengser, maka kebijakan seperti biasanya yang akan diambil. Ketika kekuasaan diambil dari pribadi-pribadi seperti ini dan militer tidak mampu menguasai situasi, tiba-tiba AS berubah dan mengambil sikap 180 derajat.” Menurutnya, dalam kondisi yang semacam ini AS biasanya mengklaim sejak awal berada bersama rakyat. Dengan cara ini, mereka dapat mengembalikan kekuasaan lama dengan wajah baru. Kebijakan seperti ini terkadang berhasil atau tidak tergantung pada kondisi di lapangan.

Sejarah Berulang; 1979 di Iran dan 2011 di Mesir

Kinerja pemerintahan AS terkait perkembangan terbaru Mesir dengan jelas mengingatkan sikap mereka di hari-hari terakhir Shah Pahlevi di Iran. Apa yang mereka lakukan saat ini di Mesir persis seperti apa yang dilakukan saat rezim Shah runtuh.

Selain itu ada kesamaan hubungan antara Jimmy Carter dan Mohammad Reza Shah dengan Barack Obama dan Hosni Mubarak, tanpa ingin menyamakan dua fenomena yang terjadi di kedua negara. Karena setiap peristiwa sejarah adalah hasil dari waktu dan kondisi sosial yang khusus dan sudah seharusnya dibahas secara terpisah. Namun tetap saja dapat ditemukan kesamaan dari dua peristiwa besar ini.

Apa yang terjadi di Mesir saat ini seakan-akan ingin mengatakan bahwa sejarah terulang kembali setelah tiga dekade. Kedua rezim merupakan sekutu utama Amerika di Timur Tengah. Iran di masa Shah Pahlevi merupakan basis AS di masa Perang Dingin di Timteng, sementara Mesir pasca perjanjian Camp David menjadi sekutu strategis AS.

Stabilitas politik dan perlindungan kepentingan AS dan Israel, ekspor minyak dan mencegah pengaruh komunis Uni Soviet merupakan variabel yang menentukan strategi hubungan Amerika dengan Iran. Selain masalah minyak dan pengaruh komunis, seluruh faktor yang ada sama antara Iran dan Mesir. Artinya, prioritas utama AS di Timur Tengah sebenarnya bukan masalah demokrasi, tapi yang terpenting bagi AS adalah stabilitas negara-negara demi membantu terealisasinya kepentingan AS.

Di Iran, Amerika berusaha mengorganisir kudeta 19 Agustus 1953 guna menghentikan proses demokrasi di negara ini, sementara di Mesir, tidak pernah ada tekanan dari pihak AS kepada pemerintah untuk menerapkan kebebasan politik dan reformasi demokrasi. Oleh karenanya, rezim Mohammad Reza Pahlevi dan Hosni Mubarak dengan tenang menumpas gerakan rakyat yang menuntut diberlakukannya demokrasi di negara ini dan melanggar HAM. Hal ini dilakukan dengan satu kepastian dari AS bahwa hubungan mereka dengan Washington tidak akan bermasalah.

Satu poin lagi yang patut diperhatikan adalah standar ganda Amerika terkait HAM dan demokrasi di Timur Tengah. Nilai-nilai HAM dan demokrasi berada di bawah upaya melindungi stabilitas dan kepentingan AS di kancah internasional. Iran di masa Shah dan periode saat ini Mesir merupakan dua contoh dari kebijakan standar ganda ini.

Masalah kebijakan seperti ini kembali pada tidak adanya cara pandang ke depan. Jelas, seluruh pemerintahan zalim, hanya memiliki satu partai dan bergantung pada Barat akan melanjutkan kekuasaannya dan tidak akan menerapkan demokrasi dan mengalihkan kekuasaan kepada rakyat. Kondisi yang seperti ini pada akhirnya menciptakan ledakan kemarahan rakyat dan tuntutan perubahan yang berujung pada lengsernya penguasa zalim. Perlu disebutkan juga bahwa situasi anti AS di masa pasca runtuhnya para penguasa zalim merupakan biaya yang harus dibayar AS hingga saat ini terkait kebijakan standar gandanya.

Departemen Luar Negeri dan Dinas Rahasia Amerika juga tampaknya terkejut atas peristiwa yang terjadi di Mesir yang memiliki kesamaan dengan Iran. Sebelumnya mereka beranggapan bahwa pemerintah Hosni Mubarak cukup kuat. Ini pandangan yang sama terkait kekuasaan Shah Pahlevi. Ketika rakyat Iran di tahun 1979 mulai bangkit, Deplu AS dan CIA kebingungan hebat. Pada awalnya mereka melihat instabilitas yang terjadi hanya sementara dan berpikiran bahwa Shah dapat mengembalikan kondisi ke situasi semula dan melakukan reformasi politik.

Namun cepatnya perubahan yang terjadi membuat Amerika segera berusaha mencari solusinya. Pada awalnya mereka berusaha memperkuat Shah dan lewat sejumlah reformasi politik dan mengganti sejumlah pejabat dengan harapan situasi lebih tenang. Di sini, kebijakan yang diambil terhadap para oposisi yang moderat dilakukan lebih ringan, tapi sebaliknya, bersikap keras terhadap mereka yang ekstrim.

Perlu diketahui bahwa para pejabat Amerika juga tidak punya kesepakatan dalam menyikapi Iran. Sebagian sudah tidak punya harapan terhadap Shah, sementara sebagian lainnya masih ingin mempertahankan Shah. Oleh karenanya, pada awalnya AS berusaha agar Shah tetap mempertahankan perubahan yang dilakukan dan mencegah kemenangan revolusi. Namun kegagalan segala kebijakan dan perubahan yang dilakukan secara beruntun oleh Shah menyadarkan AS bahwa mempertahankan Shah juga tidak ada gunanya lagi. Artinya, perjalanan dan intensnya perubahan politik di Iran serta upaya melindungi kepentingannya di Iran membuat Amerika sudah tidak lagi mempedulikan nasib Shah.

Pada 1980, Shah Pahlevi kepada Washington Post menyesalkan para kepala negara yang tidak sudi menerima dirinya, begitu juga kepada para pejabat AS dan Inggris serta sikapnya terkait Revolusi Iran dan pembantaian yang dilakukannya terhadap rakyat.

Kini, menjelang 32 tahun kemenangan Revolusi Islam Iran, tampaknya Hosni Mubarak sudah kadaluarsa untuk menjadi boneka AS di Timur Tengah. Hari-hari ini, Amerika semakin khawatir akan kebangkitan rakyat Mesir dan berkuasanya kelompok-kelompok Islam. Hal ini membuat Washington mengubah sikapnya yang awalnya pendukung Mubarak, kini mengaku sebagai pendukung rakyat.

Deplu AS saat ini kebingungan harus memilih sikap yang mana. Apakah memihak kepada rakyat Mesir yang berarti kemungkinan meluasnya instabilitas di Timur Tengah yang tidak bakal menguntungkan AS dan Israel atau tetap mendukung Mubarak yang berujung pada semakin meluasnya aksi kekerasan dan situasi yang semakin memburuk. Kenyataan ini juga membuat citra AS buruk di mata rakyat Mesir.

Saat ini para politikus AS menyaksikan situasi Timur Tengah dengan terheran-heran. Sampai saat ini mereka masih berusaha membahas kesalahan apa yang dilakukan hingga kondisi seperti ini. Proyek liberalisasi dan demokratisasi Timur Tengah telah menjadi sebuah proyek besar tuntutan keislaman yang setiap harinya semakin berkembang dan meluas.

Washington Post dalam sebuah laporannya menulis, demonstrasi rakyat Mesir demi menggulingkan Hosni Mubarak secara tiba-tiba membuat AS khawatir, karena sekutu utamanya di Timur Tengah bakal lepas darinya dan ini mengingatkan orang akan revolusi rakyat Iran dan demonstrasi rakyat tahun 1979. “Revolusi rakyat Iran di tahun 1979 akhirnya memicu keberhasilan Palestina, Hamas dan Hizbullah. Demonstrasi Mesir membuat para politikus Amerika mengingat-ingat kembali hal ini,” tegas Washington Post.

Krisis Mesir saat ini semestinya menjadi kesempatan bagi AS untuk merevisi kembali kebijakan kunonya di Timur Tengah. Kebijakan seperti ini selalu disertai dengan dua prinsip; mendukung Israel dan menguasai kekayaan alam Timur Tengah. Karena kebijakan seperti ini hanya berujung pada kegagalan dan kebencian rakyat di kawasan. Amerika selama ini berusaha menerapkan demokrasi yang dapat dikontrol di Timur Tengah dan pada akhirnya ingin membentuk sekutu-sekutu boneka dengan legitimasi politik dan rakyat di Timur Tengah.

Faktanya, sekalipun AS berusaha dengan segala macam cara untuk menstabilkan dan memperluas kekuasannya di kawasan Timur Tengah, tapi transformasi terbaru di Tunisia, Mesir, Yordania, Yaman dan bahkan Arab Saudi menunjukkan kondisi telah keluar dari kontrol Amerika.

Para pengamat politik juga melihat rencana Timur Tengah Raya dan upaya menciptakan perubahan politik dan sosial ditambah sejumlah kegagalan lainnya ternyata berbeda dengan harapan para pejabat AS.

Wawancara terbaru Richard Haass, Ketua Dewan Hubungan Luar Negeri Amerika dengan televisi CNN mampu menggambarkan motifasi dan sikap asli negaranya. Selain menyatakan kekhawatirannya atas berulangnya peristiwa seperti Revolusi Islam di Mesir, Haass mengatakan, “Satu hal yang tidak kami inginkan terjadi di Mesir adalah terulangnya peristiwa tiga dekade lalu di Iran.” Haass juga menegaskan bahwa Amerika bakal mendukung pemerintah Mesir dan Hosni Mubarak dan bila tidak ada cara lain, mereka akan melirik opsi yang lain.

IRIB/SL/MF

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: